Dalam melaksanakan program kehutanan, pejabat pemerintah cenderung mengikuti struktur dan apa yang tertulis dalam undangundang, dibandingkan dengan merujuk pada tujuan dan fungsi dari undang-undang tersebut.

Authors: Moeliono, M.; Adnan, H.; Mulyana, A.; Yuliani, L.; Teras

Subjects: agroforestry, tenure, decision making, community involvement, labour, legal rights

Publication type: Brief, Publication

Year: 2015