Restoration 
Plantations and tree crop commodities 
Enhanced nutrition and food security 
Biodiversity, safeguarding and conservation 
Nationally determined contributions 
Bioenergy and biomaterials 
Blue carbon and peatlands 
Climate change adaptation 
Landscape governance 
Gender 
Silvopastoral systems 
Market-based agroforestry-forestry 
Farm-forest policy interface 
Agroecology 
Livelihood trajectory modelling and assessment 
Inclusive finance and business models 
Innovating finance for sustainable landscapes 
Public and private commitments to zero deforestation 
Orphan tree crops 
Effectiveness of approaches to sustainable supply 
Quality of FTA research for development 
Sentinel landscapes 
Foresight 
Seeds and seedlings delivery systems 
Smallholder tree-crop commodities 
Hal-hal penting:
- Dengan semakin menonjolnya beragam keterkaitan lintas batas dalam kejahatan lingkungan, terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi sejumlah perangkat untuk meningkatkan kerja sama internasional maupun regional dalam rangka memperkuat penegakan hukum terkait dengan hutan.
- Bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance – MLA) pada khususnya berpotensi untuk memfasilitasi kerjasama antar wilayah hukum.
- Ketentuan mengenai tindak pidana ganda (dual criminality) dan tindak pidana asal sering membatasi ruang lingkup MLA untuk kejahatan yang berkaitan dengan hutan, baik di Indonesia maupun di negara-negara mitra.
- Penyusunan perjanjian MLA bilateral secara proaktif dapat memperkuat penggunaan MLA, termasuk dengan negara-negara dimana para pemberi dana dan pebisnis umumnya berada dan membuka rekening.
- Landasan yang sudah ada memberikan peluang untuk melaksanakan komitmen negara dalam melakukan kerja sama internasional pada topik-topik lingkungan.
Authors:
Sinaga, A.C.; Phelps, J.; Trisasongko, D.; Rahayu, M.K.
Subjects:
social scientists, forest management, forests, law
Publication type:
Brief, Publication
Year:
2014
